Infrastruktur Gas Melenceng dari Roadmap

Infrastruktur Gas Melenceng dari Roadmap

Jakarta, ENNews (14 September 2017) – Indonesia sejauh ini ternyata sudah punya master plan pembangunan infrastruktur gas. Namun, pembangunan infrastruktur gas dianggap belum maksimal. Salah satu contohnya, kasus pembangunan pipa gas ruas Cirebon-Semarang dan Kalija 2 yang belum juga dimulai.  Menurut Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama Kementerian ESDM Dadan Kusdiana, Kementerian ESDM telah menyusun Rencana Induk Infrastruktur Gas Bumi yang tiap tahun selau direvisi. “Terakhir di-launching Menteri ESDM pada bulan Mei 2017 dalam bentuk buku,” ujar Dadan. Kepala BPH Migas, Fanshurullah juga mengamini, sebagai amanah UU Migas, pemerintah telah membuat master plan infrastruktur…

Read More

IRESS Tolak Peningkatan Saham Total di Blok Mahakam

IRESS Tolak Peningkatan Saham Total di Blok Mahakam

Jakarta, ENNews (12 September 2017) – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) berencana memberikan izin kepada Total EP Indonesie untuk kembali memiliki participating interest (PI) di Blok Mahakam hingga 39%. Rencana tersebut disampaikan oleh Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar yang menyebut pemerintah akan segera menerbitkan peraturan guna merestui transfer 39% saham Pertamina di Blok Mahakam kepada Total, Prancis. Padahal sebelumnya, pada 2016 Menteri ESDM Sudirman Said, sudah pernah menetapkan bahwa saham yang akan ditransfer hanya 30%. Dengan semakin turunnya volume saham yang dimiliki Pertamina, maka semakin kecil pula prospek…

Read More

KKKS Sambut Baik Revisi Gross Split

KKKS Sambut Baik Revisi Gross Split

Jakarta, ENNews (07 September 2017) – Kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) menyambut positif revisi Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 8 Tahun 2017 tentang Kontrak Bagi Hasil Gross Split. Revisi yang tertuang dalam Permen 52/2017 ini dianggap cukup baik bagi pelaku industri hulu migas. Direktur Utama MedcoEnergi Hilmi Panigoro menyatakan, revisi itu cukup baik terutama soal fleksibilitas kontrak bagi KKKS. “Saya pikir Permen baru ini cukup menjanjikan terutama poin-poin yang menyangkut fleksibilitas kontrak dikaitkan dengan keekonomian lapangan migas,”kata Hilmi kepada KONTAN pada Senin (4/9). Direktur Hulu PT Pertamina (Persero), Syamsu Alam,…

Read More

Freeport Maunya Perpanjangan Kontrak hingga 2041 Diteken Dulu yang Lain Nyusul

Freeport Maunya Perpanjangan Kontrak hingga 2041 Diteken Dulu yang Lain Nyusul

Jakarta, ENNews (30 Agustus 2017) – Episode sinetron PT Freeport Indonesia dan pemerintah masih panjang. Bagaimana tidak, Freeport tetap ingin mendapatkan perpanjangan operasi sampai tahun 2041 diteken terlebih dulu. Adapun divestasi, pajak serta pembangunan pengolahan dan pemurnian mineral (smelter) disepakati kemudian. Chief Executife Officer (CEO) Freeport McMoRan Inc Richard C Adkerson menyatakan, pihaknya setuju dengan divestasi saham 51% dan membangun fasilitas smelter. “Asalkan pemerintah membuka jalan kepada Freeport tetap beroperasi sampai tahun 2041,” ungkap dia, dalam konferensi pers bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani serta Menteri Energi dan Sumber daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan, Selasa…

Read More

Perpanjangan Freeport, Jokowi Mengekor Orde Baru

Perpanjangan Freeport, Jokowi Mengekor Orde Baru

Jakarta, ENNews (29 Agustus 2017) – Pemerintah Jokowi mengulang kembali warisan masalah Freeport seperti Pemerintah Orde Baru. Hal ini dikemukakan pengamat pertambangan Ahmad Redi, kepada ENNews di Jakarta, Selasa (29/8). Menurut Redi, dengan disetujuinya poin kesepakatan melalui perundingan antara PTFI dan Pemerintah, sesungguhnya tidak memberikan keuntungan bagi Pemerintah Indonesia. Hal ini karena, poin-poin kesepakatan perundingan mengandung masalah: 1. Pemberian IUPK kepada PT Freeport tidak sesuai dengan UU Minerba. Menurut UU Minerba IUPK dapat diberikan melalui penetapan WPN yang harus disetujui DPR. IUPK pun diprioritaskan diberikan kepada BUMN. 2. Pembangunan smelter…

Read More

Inilah Final Perundingan antara PT Freeport dan Pemerintah

Inilah Final Perundingan antara PT Freeport dan Pemerintah

Jakarta, ENNews (29 Agustus 2017) –  Pada hari Minggu, 27 Agustus 2017, telah berlangsung pertemuan antara Tim Perundingan Pemerintah dan PT Freeport Indonesia. Pertemuan berlangsung di kantor Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) di Jakarta, dengan agenda finalisasi kesepakatan yang telah dihasilkan dari serangkaian pertemuan sebelumnya. Dari pihak pemerintah hadir Menteri ESDM Ignasius Jonan selaku Ketua Tim Perundingan Pemerintah dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, jajaran Kementerian ESDM dan Kementerian Keuangan, serta wakil dari Kementerian terkait seperti Kemenko Perekonomian, Kemenko Maritim, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian LHK, Kementerian BUMN, Sekretariat Negara,…

Read More

Pemerintah Lelet Atasi Lapangan Kepodang

Pemerintah Lelet Atasi Lapangan Kepodang

Jakarta, ENNews (25 Agustus 2017)  – Pemerintah hingga saat ini belum memutuskan satu pun langkah yang akan diambil pasca diumumkannya kondisi force majure alias kahar di lapangan Kepodang. Menurut Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arcandra Tahar, pemerintah baru akan memutuskan nasib lapangan Kepodang setelah dilakukan analisa subsurface. “Saat ini lagi di evaluasi. Subsurface lagi di evaluasi sama Lemigas,” kata Arcandra, Kamis (24/8). Pemerintah memberikan waktu selama satu setengah bulan hingga dua bulan untuk Lemigas menyelesaikan analisa subsurface lapangan Kepodang yang berada di blok Muriah. Dengan begitu Arcandra berharap pada akhir bulan Agustus atau bulan…

Read More

Andang Bachtiar Mundur dari DEN, Ini Penjelasannya

Andang Bachtiar Mundur dari DEN, Ini Penjelasannya

Jakarta, ENNews (22 Agustus 2017) – Terkait dengan Laporan Ketua Harian Dewan Energi Nasional (DEN) sekaligus Menteri ESDM kepada Presiden selaku Ketua DEN tentang pengunduran diri saya dari keanggotaan DEN yang dikutip oleh media setelah Sidang Kabinet kemarin 21 Agustus 2017, bersama ini saya sampaikan beberapa penjelasan atas pertanyaan-pertanyaan tentang kenapa saya mundur dsb. 1. Yang paling utama dari alasan saya mundur adalah karena saya merasa tidak optimal lagi berkontribusi pada bangsa dan negara melalui DEN. Oleh karena itu pada akhir Mei / awal Juni 2017 yg lalu saya mengajukan…

Read More

SKK Migas Terapkan Sistem Manajemen Anti Penyuapan ISO 37001

SKK Migas Terapkan Sistem Manajemen Anti Penyuapan ISO 37001

Jakarta, ENNews (16 Agustus 2017) —Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) saat ini  tengah dalam persiapan untuk menerapkan ISO 37001:2016 sebagai sebuah standar internasional untuk sistem manajemen anti penyuapan atau Anti Bribery Management System. Sebagai bagian dari usaha ini, SKK Migas menyelenggarakan Awareness Training ISO 37001:2016 Anti Bribery Management System, yang dihadiri oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama (Kontraktor KKS), vendor, dan asosiasi di sektor hulu migas, di Jakarta, Rabu (16/8). ISO 37001 merupakan sebuah instrumen yang dirancang untuk membantu sebuah organisasi mengembangkan, mengimplentasikan, dan memperbaiki program anti…

Read More