Pemerintah Berikan Sanksi kepada Perusahaan Penolak Smelter

Pemerintah Berikan Sanksi kepada Perusahaan Penolak Smelter

Jakarta, ENNews (29 November 2017) – Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) kembali membuat usulan baru. Yaitu, akan memberikan sanksi finansial kepada perusahaan pertambangan yang belum menunjukkan kemajuan pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian mineral (smelter). Direktur Jenderal Mineral dan Batubara (Dirjen Minerba) Kementerian ESDM, Bambang Gatot Ariyono mengatakan, hal itu akan dilakukan apabila mendapatkan persetujuan dari Komisi VII DPR. “Kalau tidak ada kemajuan pembangunan smelter ya kena (sanksi) dan dicabut ekspornya,” terangnya di Gedung DPR, Rabu (29/11). Sayangnya ia belum bisa menyebutkan detail berapa sanksi financial yang akan…

Read More

Tiga Perusahaan Resmi Jadi Holding BUMN Pertambangan

Tiga Perusahaan Resmi Jadi Holding BUMN  Pertambangan

Jakarta, ENNews (29 November 2017) – Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tiga perusahaan BUMN, yaitu PT Antam Tbk (ANTM), PT Bukit Asam Tbk (PTBA), dan PT Timah Tbk (TINS) menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan terkait perubahan status Perseroan dari Persero menjadi Non-Persero. Langkah tersebut sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2017 tentang Penambahan Penyertaan modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham PT Inalum (Persero). RUPSLB tiga perusahaan tersebut dilaksanakan secara berurutan pada Rabu (29/11), dimana PT Antam Tbk pada pukul 09.00-11.00 WIB, PT Timah…

Read More

Jonan Klarifikasi Harga Batu Bara Kelistrikan

Jonan Klarifikasi Harga Batu Bara Kelistrikan

Jakarta, ENNews (14 September 207) -Terkait berita tentang harga khusus batu bara untuk kebutuhan dalam negeri (Domestic Market Obligation/DMO), perlu dijelaskan hal-hal sebagai berikut: Pertama, pemerintah dalam hal ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral belum mengambil keputusan apa pun terkait hal tersebut. Kedua,wacana harga khusus batu bara untuk kebutuhan dalam negeri (DMO) khususnya untuk pembangkit listrik adalah usul PT PLN kepada Menteri ESDM, dalam rangka upaya mewujudkan tarif listrik yang makin terjangkau oleh masyarakat luas. Ketiga, Kementerian ESDM belum membahas dan membicarakan usulan tersebut. Untuk sampai pada satu keputusan,…

Read More

Divestasi Freeport, Pemprov Papua Dapat 10 Persen

Divestasi Freeport, Pemprov Papua Dapat 10 Persen

JAKARTA, ENNews (07 September 2017) — Pemerintah menjanjikan untuk mengalokasiskan 5%-10% saham divestasi PT Freeport Indonesia diberikan kepada Pemprov Papua dan Pemkab Timika. Menteri ESDM Ignasius Jonan menyebutkan bahwa dari 51% divestasi saham PT Freeport Indonesia, sekitar 5-10% akan menjadi milik Pemerintah Provinsi Papua dan Pemerintah Kabupaten Timika. “Untuk masyarakat adat memang harus ada perhatian. Saran saya, Bapak [perwakilan masyarakat adat] menulis surat atau bicara di dalam forum, nanti kami fasilitasi semua. Mungkin 5-10% itu sebagian untuk masyarakat adat. Itu kalau menurut saya, nanti saya juga bicara. Untuk 51% kapan…

Read More

Jonan Sebar Sapi untuk Komisi 7 DPR-RI?

Jonan Sebar Sapi untuk Komisi 7 DPR-RI?

Jakarta, ENNews (06 September 2017) –  Isu tak sedap merebak di gedung DPR RI, di Senayan. Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan dikabarkan bagi-bagi sapi untuk pimpinan dan anggota Komisi VII DPR RI. Nilai sapi-sapi kurban itu diperkirakan sekitar Rp 50-70 juta untuk setiap satu anggota dewan. Disinyalir, sapi-sapi tersebut disebar ke konstituen di daerah pemilihan (dapil) masing-masing anggota dewan, dari komisi yang membidangi sumber daya energi itu. Berdasarkan informasi yang diperoleh INDOPOS, pembagian hewan kurban tersebut diduga ada yang langsung berupa sapi, naun ada juga yang berbentuk uang….

Read More

Freeport Maunya Perpanjangan Kontrak hingga 2041 Diteken Dulu yang Lain Nyusul

Freeport Maunya Perpanjangan Kontrak hingga 2041 Diteken Dulu yang Lain Nyusul

Jakarta, ENNews (30 Agustus 2017) – Episode sinetron PT Freeport Indonesia dan pemerintah masih panjang. Bagaimana tidak, Freeport tetap ingin mendapatkan perpanjangan operasi sampai tahun 2041 diteken terlebih dulu. Adapun divestasi, pajak serta pembangunan pengolahan dan pemurnian mineral (smelter) disepakati kemudian. Chief Executife Officer (CEO) Freeport McMoRan Inc Richard C Adkerson menyatakan, pihaknya setuju dengan divestasi saham 51% dan membangun fasilitas smelter. “Asalkan pemerintah membuka jalan kepada Freeport tetap beroperasi sampai tahun 2041,” ungkap dia, dalam konferensi pers bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani serta Menteri Energi dan Sumber daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan, Selasa…

Read More

Perpanjangan Freeport, Jokowi Mengekor Orde Baru

Perpanjangan Freeport, Jokowi Mengekor Orde Baru

Jakarta, ENNews (29 Agustus 2017) – Pemerintah Jokowi mengulang kembali warisan masalah Freeport seperti Pemerintah Orde Baru. Hal ini dikemukakan pengamat pertambangan Ahmad Redi, kepada ENNews di Jakarta, Selasa (29/8). Menurut Redi, dengan disetujuinya poin kesepakatan melalui perundingan antara PTFI dan Pemerintah, sesungguhnya tidak memberikan keuntungan bagi Pemerintah Indonesia. Hal ini karena, poin-poin kesepakatan perundingan mengandung masalah: 1. Pemberian IUPK kepada PT Freeport tidak sesuai dengan UU Minerba. Menurut UU Minerba IUPK dapat diberikan melalui penetapan WPN yang harus disetujui DPR. IUPK pun diprioritaskan diberikan kepada BUMN. 2. Pembangunan smelter…

Read More

DPR RI Meminta Freeport Tunduk Hasil Renegosiasi

DPR RI Meminta Freeport Tunduk Hasil Renegosiasi

Jakarta, ENNews (29 Agustus 2017) – Hasil kesepakatan renegosiasi antara Pemerintah dengan PT Freeport Indonesia (PTFI) harus dijadikan momentum untuk memperkuat posisi tawar Indonesia di masa mendatang. Salah satu poin penting dalam hasil kesepakatan final renegosiasi adalah kewajiban divestasi saham milik Freeport sebesar 51 persen untuk kepemilikan Nasional. Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Satya Widya Yudha menyambut positif hasil renegosiasi final tersebut. Namun, yang harus ditekankan adalah bagaimana kesepakatan-kesepakatan penting antara Pemerintah dan Freeport tersebut dilaksanakan secara konsisten. “Kita mengapresiasi hasil kesepakatan itu. Pemerintah tetap harus tegas dan Freeport…

Read More

Inilah Final Perundingan antara PT Freeport dan Pemerintah

Inilah Final Perundingan antara PT Freeport dan Pemerintah

Jakarta, ENNews (29 Agustus 2017) –  Pada hari Minggu, 27 Agustus 2017, telah berlangsung pertemuan antara Tim Perundingan Pemerintah dan PT Freeport Indonesia. Pertemuan berlangsung di kantor Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) di Jakarta, dengan agenda finalisasi kesepakatan yang telah dihasilkan dari serangkaian pertemuan sebelumnya. Dari pihak pemerintah hadir Menteri ESDM Ignasius Jonan selaku Ketua Tim Perundingan Pemerintah dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, jajaran Kementerian ESDM dan Kementerian Keuangan, serta wakil dari Kementerian terkait seperti Kemenko Perekonomian, Kemenko Maritim, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian LHK, Kementerian BUMN, Sekretariat Negara,…

Read More