Kemelut Freeport, Fakta Gagal Pahamnya Kabinet

mineral

Kemelut yang terjadi sekarang atas Kontrak Karya PT Freeport Indonesia seharusnya tidak perlu terjadi andai kabinet ini tidak gagal paham dalam menyikapi kontrak karya yang masih berlaku. Pemerintah tampaknya salah mengartikan dan memaknai ketegasan yang tepat dan kesalahan yang tegas. Bagi saya kabinet ini terutama yang menangani ESDM yang dikoordinasi Menko Maritim Luhut Panjaitan dan membawahi Menteri ESDM Jonan serta Arcandra Tahar sebagai Wamen ESDM, sangat patut diduga gagal paham tentang letak permasalahan Freeport. Mestinya kita bisa memiliki dan mengambilalih Freeport secara baik dan benar pasca 2021.

Keberanian Pemerintah mengeluarkan PP No 1 tahun 2017 patut diapresiasi sebagai langkah yang tepat dan harus didukung sebagai solusi jangka panjang. Hanya yang disayangkan, sepertinya pemerintah di bawah koordinasi Luhut Panjaitan sebagai Menko dan Jonan sebagai Menteri serta Arcandra Wamen ESDM gagal paham harus menerapkan PP tersebut terhadap siapa saat ini. Ada kesan negatif bahwa motif PP itu sesungguhnya untuk mensiasati UU Minerba agar Freeport bisa ekspor konsentrat lagi secara terbuka dengan peralihan KK ke IUPK karena di dalam UU Minerba tidak diatur tentang larangan ekspor terhadap rezim IUPK. Ini akal-akalan yang berujung pada masalah.

Memaksakan perubahan Kontrak Karya Freeport menjadi IUPK adalah kesalahan yang tidak sepatutnya terjadi. Bahkan melakukan negosiasi terhadap Kontrak Karya pun dilarang oleh UU Minerba sebelum 2 tahun menjelang berakhirnya Kontrak Karya. Apalagi mengubah status Kontrak Karya secara sepihak menjadi IUPK. Kontrak Karya adalah sebuah ikatan keperdataan antara Pemerintah Republik Indonesia sebagai pemberi kontrak dengan PT Freeport Indonesia sebagai penerima kontrak.

Bicara tentang hukum dan aturan, Kontrak Karya itu adalah sebuah ikatan hukum yang sifatnya lex specialist. Ikatan kedua belah pihak adalah Kontrak Karya sejak ditandatangani hingga berakhir dengan dasar UU yang berlaku pada saat KK ditandatangani. Apabila ada perubahan yang ingin mengikuti perubahan UU, maka wajib atas kesepakatan dan persetujuan kedua belah pihak, tidak bisa dilakukan sepihak. Yang salah adalah substansi Kontrak Karya yang dipegang oleh Freeport. Kontrak Karya dibuat terlalu berpihak kepada Freeport, mungkin pertimbangannya adalah demi kemudahan investasi. Jadi, wajar jika kemudian Freeport mengancam akan membawa masalah ini kepada peradilan Arbitrase Internasional. Dapat dipastikan bahwa bila Freeport menempuh langkah hukum tersebut, Indonesia akan kalah, karena memang Kontrak Karyanya lemah bagi posisi Indonesia sebagai pemilik wilayah pertambangan.

Bagaimana posisi Indonesia seharusnya? Mestinya Indonesia menghormati Kontrak Karya yang sedang berjalan dan tidak melakukan hal-hal yang justru merugikan posisi Indonesia baik secara hukum maupun secara ekonomi. Rezim Kontrak Karya harus dihormati hingga 2021, sembari pemerintah terus melakukan negosiasi dengan Freeport terkait kewajiban-kewajibannya sesuai perubahan Undang-undang terutama menyelesaikan pembangunan fasilitas pemurnian. Di akhir masa pemerintahan SBY, Freeport dan Pemerintah pernah menandatangani MoU yang salah satunya adalah terkait dengan kewajiban dan komitmen pembangunan fasilitas permunian atau smelter. Mestinya pemerintah fokus pada hal penyelesaian smelter dan yang kedua menyelesaikan proses divestasi saham hingga 30% sesuai Kontrak Karya. Jika 2 hal tersebut sukses dilakukan, maka Indonesia akan lebih mudah melakukan negosiasi dengan Freeport terkait kelangsungan kontrak Freeport pasca berakhirnya Kontrak Karya tahun 2021. Barulah setelah itu, Freeport diwajibkan mengikuti rezim IUPK sesuai UU Minerba dan PP 1/2017. Jika Freeport tidak bersedia, maka secara hukum Pemerintah tidak salah jika harus menghentikan operasi Freport dan mengambil alih operasi tambang di Papua tersebut.

Nasi sudah menjadi bubur. Kemelut terlanjur meruncing akibat kegagalan pemerintah memahami ketegasan dan kesalahan yang tegas. Freeport memberi waktu 120 hari kepada Pemerintah untuk kembali menghormati Kontrak Karya, jika tidak akan membawa masalah ini ke Arbitrase Internasional. Di satu sisi Menteri Jonan juga mengancam membawa Freeport ke Arbitrase Internasional. Ini jelas akan berdampak secara ekonomi kepada Indonesia. Di satu sisi kita mengundang investor tapi disi lain kita tidak membuat kepastian kepada investasi yang sudah berjalan.

Apa yang harus dilakukan oleh pemerintah? Mundur salah maju salah. Tidak ada pilihan lain bagi penerintah. Memilih untuk mundur akan dicap tunduk kepada korporasi. Pemerintah wajib tetap mengambil langkah maju dengan segala risiko dari kesalahan yang sudah terjadi meski kesalahan tersebut dibumbui dengan aroma nasionalisme. Pemerintah harus tetap meneruskan apa yang sudah dimulai dengan menghadapi segala risiko ancaman yang diancamkan oleh Freeport. Atau pilihan lain pemerintah mengeluarkan Perpu sebagai pengganti UU Minerba dan kemudian mengubah PP sebagai solusi jalan tengah. Namun inipun bukan tidak beresiko.

Yang pasti kemelut ini akan berujung pada gangguan penerimaan negara, pajak, dan ketenagakerjaan di Papua. Kita mendukung upaya penerintah untuk bertindak tegas, tapi bukan melakukan kesalahan yang tegas. Semoga kemelut ini bukan permainan oknum-oknum di ranah kebijakan yang justru punya agenda dan kepentingan pribadi atau kelompok terkait kelangsungan Freeport. Kita dukung pemerintah untuk berani tidak melanjutkan operasi Freeport pasca 2021.

Kepada Freeport Indonesia, EWI meminta dan menyarankan agar tidak bertingkah semaunya dalam melakukan investasinya di negara ini. Freeport harus menghornati hukum yang berlaku dan tunduk pada aturan yang ada sepanjang tidak merugikan
Investasi Freeport. Freeport harus menghormati bangsa ini secara benar dan jangan coba-coba mendikte bangsa ini dengan ancaman pemberhentian tenaga kerja dan ancaman arbitrase.

Presiden harus sangat berhati-hati dalam kemelut ini karena kontrak karya di Papua ini mengandung nilai yang sangat fantastis ribuan trilliun. *Tentu besarnya nilai tersebut akan mengundan nafsu para pemburu rente untuk mengambil kesempatan meski dengan mengirimkan resiko kepada negara. (

Oleh Ferdinand Hutahaean, Direktur Eksekutif Energy Watch Indonesia)

Related posts

Leave a Comment